Tim Ahli — Bagaimana cara mendirikan perkumpulan? Ada beberapa alasan mengapa seseorang ingin mendirikan perkumpulan atau komunitas seperti menciptakan tempat bagi orang dengan kegemaran sama, mencapai tujuan tertentu yang tidak bisa dilakukan sendiri dan tujuan lainnya.
Salah satu contoh perkumpulan di Indonesia adalah komunitas motor, komunitas baca. Atau misalkan perkumpulan pegiat seni. Kemudian ada perkumpulan yang basisnya profesi, contohnya seperti: Ikatan Notaris Indonesia (INI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Asosiasi Kopi Spesial Indonesia (AKSI).
Sudah banyak komunitas di Indonesia yang terus berkembang hingga dikenal banyak orang. Umumnya perkumpulan didirikan dengan tujuan non komersial dan memiliki banyak kegiatan yang bisa diikuti para anggota.
Apakah kamu juga berminat membuat sebuah perkumpulan? Kemudian didaftarkan secara resmi sesuai peraturan di Indonesia?
Jika ingin membuat komunitas atau perkumpulan, bisa simak panduan lengkap cara mendirikan perkumpulan di bawah ini.
Apa Itu Perkumpulan?
Secara singkat, perkumpulan adalah komunitas yang dibentuk oleh satu orang atau kelompok demi mencapai tujuan bersama. Bisa juga diartikan sebagai sekelompok orang yang menjalankan kegiatan di berbagai bidang seperti sosial, literasi, pendidikan, bahkan organisasi nirlaba untuk aktivitas amal.
Tujuan membentuk perkumpulan sangat beragam seperti mewadahi minat yang sama, menumbuhkan kesadaran masyarakat, dan alasan lainnya. Walaupun aktivitas dalam perkumpulan tersebut bersifat non komersial, anggota komunitas tetap harus mematuhi aturan berlaku.
Aturan yang menjelaskan tentang perkumpulan adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas. Semua hal terkait cara pelaksanaan, proses pendirian, dan ketentuan perkumpulan lainnya dijelaskan dalam aturan tersebut.
Dasar Hukum Pendirian Perkumpulan
Di indonesia, ketika kamu hendak mendirikan sebuah perkumpulan maka pada dasarnya telah diatur oleh peraturan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apa saja peraturan yang menjadi dasar hukum pendirian Perkumpulan?
Berikut ini adalah beberapa peraturan yang berhubungan dengan pendirian sebuah perkumpulan, diantaranya:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
KUHPerdata merupakan dasar hukum klasik yang pertama kali mengatur tentang perkumpulan di Indonesia, khususnya dalam Pasal 1653 sampai dengan 1665.
Di dalamnya dijelaskan bahwa perkumpulan adalah kumpulan orang yang memiliki tujuan tertentu dan dapat memiliki kekayaan sendiri sebagai entitas terpisah. Meskipun pengaturannya belum modern, ketentuan ini menjadi landasan konseptual keberadaan badan hukum perkumpulan di Indonesia
2. Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan
Selanjutnyam, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur organisasi berbasis keanggotaan yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemasyarakatan.
Regulasi ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang memperkuat aspek pengawasan, pembinaan, dan sanksi terhadap organisasi. Jika suatu perkumpulan bergerak dalam ranah kemasyarakatan maka ketentuan dalam undang-undang ini menjadi rujukan utama.
3. Peraturan Menteri tentang Pengesahan Perkumpulan
Permenkumham Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tata cara pendirian dan pengesahan badan hukum perkumpulan oleh Menteri Hukum dan HAM.
Peraturan ini menjelaskan prosedur administratif, mulai dari akta notaris hingga pengajuan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) secara elektronik. Dengan pengesahan tersebut, perkumpulan memperoleh status badan hukum yang terpisah dari pengurusnya.
4. Undang-Undang Yayasan sebagai Pembanding
Dasar hukum berikutnya, ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Undang-Undang Yayasan mengatur entitas nirlaba yang berbeda karakteristiknya dengan perkumpulan karena tidak berbasis keanggotaan.
Yayasan berdiri atas dasar pemisahan kekayaan untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan dan tidak memiliki anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Perbandingan ini penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan bentuk badan hukum yang tepat.
5. Dasar Konstitusional dalam UUD 1945
Terakhir, yang paling penting adalah hak mendirikan perkumpulan dijabarkan pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.
Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi warga negara untuk membentuk organisasi secara sah. Dengan demikian, keberadaan perkumpulan bagian dari hak asasi yang dilindungi oleh negara.
Dengan demikian, mendirikan perkumpulan adalah salah satu kegiatan legal yang dilindungi undang-undang. Sekalipun kamu mendirikan perkumpulan yang sifatnya non formal. Misalkan “Perkumpulan Peternak Domba Garut”. Tentunya ini sangat bisa.
Namun kamu perlu tahu, jika perkumpulanmu ingin diakui oleh negara …. Maka salah satu caranya adalah dengan mendaftarkannya secara resmi melalui Notaris. Sehingga perkumpulan memiliki badan hukum yang jelas!
Yuk, langsung saja simak inilah cara mendirikan perkumpulan yang wajib kamu ketahui
Cara Mendirikan Perkumpulan di Indonesia
Ada beberapa cara mendirikan perkumpulan di Indonesia yang bisa kamu terapkan. Berikut penjelasan selengkapnya.
1. Memahami Poin Penting Perkumpulan
Pertama, Setiap perkumpulan harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta visi misi sesuai ketentuan berlaku. Poin kedua adalah perkumpulan tersebut harus didaftarkan ke pemerintah setempat sehingga bisa beroperasi secara resmi. Terakhir, kegiatan yang diselenggarakan perkumpulan tersebut harus sesuai dengan tujuan awal pendiriannya.
2. Menentukan Nama Perkumpulan
Berikutnya adalah menentukan nama perkumpulan dengan mematuhi syarat berikut:
- Arti perkumpulan berbeda dengan organisasi milik pemerintah.
- Tidak bertentangan secara hukum dan kesusilaan.
- Tidak menggunakan tanda baca atau angka.
- Menggunakan huruf latin.
- Nama perkumpulan minimal terdiri dari 3 kata.
- Terdiri dari susunan huruf yang membentuk kata.
- Nama perkumpulan bisa berupa singkatan.
- Ketua perkumpulan mengajukan nama komunitas ke Menteri. Nantinya Menteri akan mengonfirmasi apakah perkumpulan disetujui atau tidak.
- Umumnya, persetujuan nama perkumpulan diumumkan selama 14 hari kertas atau bisa lebih.
3. Mengurus Akta Pendirian
Sama seperti perusahaan lainnya, cara mendirikan perkumpulan berikutnya adalah mengurus akta pendirian di notaris dengan Bahasa Indonesia. Nantinya Notaris akan mengajukannya pada Menteri secara online. Pastikan kamu sudah menyiapkan persyaratan berikut untuk mengajukan akta pendirian:
- Program kerja komunitas tersebut.
- Sumber pendapatan dana.
- Surat pernyataan lokasi perkumpulan yang disahkan oleh kepala desa atau lurah setempat.
- Salinan akta pendirian atau perubahan pendirian perkumpulan.
- Notulensi rapat pendirian perkumpulan.
- Surat pernyataan bahwa perkumpulan tersebut tidak sedang mengalami masalah hukum.
- Surat pernyataan untuk mendapatkan NPWP.
Setelah akta pendirian mendapatkan tanda tangan dari notaris, pemilik komunitas bisa melangkah ke tahap berikutnya.
4. Mendaftarkan Perkumpulan ke Kemenkumham
Cara mendirikan perkumpulan berikutnya adalah mendaftarkan perkumpulan ke Kementerian Hukum dan HAM secara online. Nantinya pemilik perkumpulan tinggal menunggu persetujuan dari menteri selama 14 hari kerja mulai dari tanggal pernyataan tidak keberatan terbit.
Catatan: Proses ini biasanya langsung didaftarkan oleh pihak Notaris, setelah akta pendirian selesai dibuat.
5. Mengurus NPWP Perkumpulan
Langkah berikutnya adalah mengurus dan mendaftarkan NPWP milik perkumpulan sebagai identitas wajib pajak. Pendiri perkumpulan bisa mengurus NPWP di kantor pajak terdekat dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan.
Kamu juga bisa meminta bantuan notaris atau konsutan bisnis untuk mengurus legalitas pendirian perkumpulan. Tim Ahli tentunya siap membantu kamu mendirikan perkumpulan dari proses pendaftaran hingga terbit zeluruh izin yang dibutuhkan.
6. Mendaftar NIB
Nomor Induk Berusaha Perkumpulan adalah dokumen yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission atau OSS. Manfaat NIB bagi perkumpulan adalah memudahkan proses perizinan usaha, bukti bahwa perkumpulan tersebut didirikan sesuai aturan berlaku, dan menilai apakah perkumpulan tersebut sesuai standar atau tidak.
Setelah mengurus NIB, langkah terakhir adalah mengurus izin usaha yang menyatakan bahwa perkumpulan atau komunitas tersebut benar terdaftar di Dinas Sosial terdekat. Nantinya akan ada petugas yang mendatangi tempat perkumpulan untuk melakukan survei lapangan.
Dokumen Persyaratan Mendirikan Perkumpulan
Ketika membahas cara mendirikan perkumpulan, maka tidak akan terlepas dengan dokumen-dokumen yang harus disiapkan sebagai prasyarat pendirian perkumpulan.
Apa saja dokumen persyaratan mendirikan perkumpulan? Mari simak penjelasan berikut ini”
1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
Anggaran Dasar biasanya menjadi bagian tak terpisahkan dari akta pendirian. Dokumen ini memuat identitas lengkap perkumpulan, tujuan, jangka waktu berdiri, mekanisme rapat anggota, serta tata cara perubahan AD/ART. Struktur AD harus sesuai ketentuan administrasi hukum umum agar dapat disahkan.
2. Data Identitas Pendiri dan Pengurus
Diperlukan fotokopi KTP dan NPWP dari para pendiri serta pengurus (ketua, sekretaris, bendahara). Jumlah pendiri umumnya minimal dua orang warga negara Indonesia. Data ini digunakan untuk verifikasi identitas dan dicantumkan dalam sistem AHU.
3. Surat Pernyataan Domisili / Alamat Kantor
Perkumpulan wajib memiliki alamat kantor yang jelas. Dokumen yang biasanya diminta adalah surat keterangan domisili atau pernyataan penggunaan alamat dari pemilik tempat. Jika menggunakan kantor sewa, dilampirkan pula perjanjian sewa atau bukti kepemilikan.
4. Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi
Daftar lengkap pengurus harus dicantumkan secara tertulis, termasuk jabatan dan masa bakti. Struktur ini menjadi bukti bahwa perkumpulan memiliki tata kelola internal yang jelas.
5. Surat Pernyataan Tidak Bertentangan dengan Hukum
Pendiri biasanya membuat pernyataan bahwa tujuan dan kegiatan perkumpulan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum. Hal ini penting karena kebebasan berserikat dijamin konstitusi, namun tetap berada dalam koridor hukum. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
6. Nomor Kontak yang Aktif dan Stempel
Persyaratan yang terakhir adalah dibutuhkan juga nomor kontak telepon yang aktif. Selain itu diperlukan email sebagai alat komunikasi resmi. Jangan lupa, buat juga stempel, karena diperlukan untuk keperluan administrasi pembuatan akta notaris.
Biaya yang Dibutuhkan untuk Mendirikan Perkumpulan
Pertanyaan selanjutnya dalah: Berapa biaya yang diperlukan untuk Mendirikan Perkumpulan di Indonesia?
Sebelum mendirikan perkumpulan, pendiri harus mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan sehingga bisa menyiapkannya lebih dulu. Berikut rincian biaya yang dibutuhkan sebagai gambaran awal.
1. Biaya Mengurus Akta Pendirian Notaris
Mengurus akta pendirian ke notaris tentu membutuhkan biaya dan besarannya berbeda-beda sesuai dengan jenis perkumpulan yang akan didirikan dan layanan yang dipilih.
2. Biaya Konsultasi dan Administrasi
Selain menyiapkan biaya mengurus akta pendirian notaris, pendiri juga harus mengurus biaya administrasi dan konsultasi untuk PNBP. PNBP adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU online.
Selain itu, pendiri juga harus membayar layanan tambahan seperti administrasi cetak dokumen dan proses legalisasi, mengurus pendaftaran daring, dan konsultasi hukum serta proses penyusunan dokumen.
Setidaknya total biaya yang dibutuhkan berdasarkan paparan di atas adalah 5 juta sampai 15 juta rupiah.
Kamu bisa mendapat biaya lebih bersahabat apabila berkonsultasi dengan Tim Ahli. Kami bisa memberikan harga terbaik sesuai kebutuhan perkumpulan yang akan didirikan. Yuk, konsultasi sekarang. Gratis!
Tips Mendirikan Perkumpulan di Indonesia
Bagi yang ingin mendirikan perkumpulan di Indonesia bisa simak beberapa tips di bawah ini agar proses berjalan lancar.
1. Melakukan Riset Mendalam
Sebelum mendirikan perkumpulan, pastikan untuk melakukan riset mendalam terlebih dahulu sesuai bidang perkumpulan yang ingin dibangun. Pastikan kamu mencari tahu apa saja yang sekiranya menjadi kebutuhan anggota sehingga perkumpulan berjalan lancar.
Setelah memilih bidang perkumpulan berikutnya adalah menentukan program kerja yang dilakukan selama perkumpulan.
2. Menentukan Nama Perkumpulan dan Dokumen Persyaratan
Tips berikutnya adalah menentukan nama perkumpulan sesuai dengan ketentuan dan jenis perkumpulan tersebut. Setelah itu, pendiri bisa menyiapkan dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mendirikan perkumpulan.
3. Mulai Menghimpun Anggota
Jika proses pendirian komunitas sudah selesai, langkah berikutnya adalah mulai menghimpun anggota dengan membuka rekrutmen dan mengunggahnya ke media sosial. Sambil menunggu anggota terkumpul, kamu bisa mengevaluasi lagi program yang akan dilaksanakan.
Pastikan program tersebut menciptakan pengalaman seru bagi para anggota sehingga bisa bersama-sama mencapai tujuan.
4. Memilih Tempat yang Nyaman
Basecamp atau sekretariat tempat berkumpulnya para anggota komunitas harus nyaman dan maksimal. Pastikan tempat tersebut mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi anggota yang ingin meningkatkan kualitas dirinya.
Itulah penjelasan super lengkap mengenai cara mendirikan perkumpulan di Indonesia secara legal. Mulai dari dasar hukum, biaya, dokumen persyaratan dan tips-tips ketika mau membuat sebuah perkumpulan.
Apakah kamu sudah siap melegalisasi pendirian komunitas atau perkumpulan? Yuk, langsung saja konsultasikan dengan Tim Ahli di bidang ini.
Leave a Comment